Indonesia For Global Justice

01/05/2026

Hari Buruh bukan sekadar seremoni.

Ini tentang perjuangan yang belum selesai, tentang upah layak, kondisi kerja yang adil, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada pekerja.

Di tengah arus globalisasi dan tekanan ekonomi, buruh masih berada di garis paling rentan. Hak-hak mereka kerap dinegosiasikan, bahkan dikorbankan.

Selamat Memperingati Hari Buruh, Mari wujudkan keadilan bagi para pekerja!

21/04/2026

Perempuan masih menghadapi ketimpangan dari akses yang tidak setara hingga dampak kebijakan yang kerap mengabaikan perspektif mereka.

Hari ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kebijakan yang adil harus memastikan perempuan terlibat dan setara.

02/04/2026

IGJ on Media✍🏻

IGJ mengingatkan, "agenda reformasi World Trade Organization dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-14 WTO menyimpan ancaman serius bagi negara berkembang"

Dorongan Amerika Serikat dan Uni Eropa berpotensi menggerogoti prinsip Special & Differential Treatment (S&DT) sebagai ruang penting untuk melindungi negara berkembang.

Di tengah krisis sistem perdagangan global, reformasi ini justru berisiko mempersempit ruang kebijakan dan memperkuat dominasi negara maju.

Indonesia harus waspada. Ini bukan sekadar reformasi, tapi ancaman terhadap keadilan perdagangan.

Selengkapnya,

Indonesia perlu mewaspadai agenda AS dan Uni Eropa dalam pembahasan reformasi WTO. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang tengah digerogoti.

02/04/2026

IGJ on Media✍🏻

Direktur Eksekutif IGJ, Rahmat Maulana Sidik menegaskan, kegagalan Konferensi Tingkat Menteri ke-14 WTO bukan sekadar kebuntuan, tetapi cerminan ketimpangan sistem perdagangan global yang terus meminggirkan negara berkembang.

Dominasi negara maju, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, membuat agenda pembangunan, Kedaulatan pangan, hingga kedaulatan kebijakan semakin terabaikan.

Moratorium bea masuk atas transmisi elektronik pun kembali didorong. kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan Big Tech, sekaligus menggerus ruang fiskal dan kedaulatan digital negara Global South.

Selengkapnya,
https://www.kabarbursa.com/makro/ktt-wto-negara-berkembang-kembali-tersingkir-di-tengah-dominasi-negara-maju

20/03/2026

Selamat Hari Raya Idul Fitri 🌙

Taqabbalallahu minna wa minkum.
Mohon maaf lahir dan batin.

Semoga semangat kebersamaan dan keadilan terus kita jaga bersama.

13/03/2026

Serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, adalah alarm keras bagi demokrasi. Peristiwa yang terjadi usai kegiatan diskusi di kantor YLBHI ini bukan sekadar tindak kekerasan, tetapi diduga sebagai upaya pembungkaman terhadap pembela HAM yang kritis terhadap kebijakan publik. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bakar serius hingga 24% pada bagian tubuh, termasuk area mata. Tindakan brutal seperti ini tidak boleh dinormalisasi. Negara wajib menjamin keamanan pembela HAM serta memastikan pelaku diusut tuntas dan diadili. Diam berarti membiarkan teror terhadap ruang sipil terus terjadi.

12/03/2026

Presiden menandatangani Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–AS (ART) pada 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR dan tanpa partisipasi publik. Bagi koalisi masyarakat sipil, ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi, kebebasan pers, perlindungan petani, hingga pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Karena itu, pada 11 Maret 2026, CELIOS, AJI, IGJ, Solidaritas Perempuan bersama dukungan WALHI dan Trend Asia resmi menggugat Presiden ke PTUN Jakarta atas dugaan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah.

Gugatan ini juga meminta pengadilan menunda pelaksanaan ART selama proses persidangan berlangsung. Publik berhak tahu dan terlibat dalam kebijakan yang berdampak besar bagi masa depan bangsa.

Selengkapnya baca di tautan rilis, https://igj.or.id/2026/03/11/koalisi-masyarakat-sipil-gugat-presiden-di-ptun-perjanjian-dagang-the-agreement-on-reciprocal-trade-art-indonesia-as-bertentangan-dengan-konstitusi-dan-mengancam-kedaulatan-ekonomi-nasional/

11/03/2026

IGJ bersama organisasi masyarakat sipil lainnya menggugat Presiden atas dugaan perbuatan melanggar hukum terkait Perjanjian Perdagangan Resiprokal AS–Indonesia (ART), karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia.

04/03/2026

33 Poin Keberatan IGJ atas Perjanjian ART Indonesia–AS

IGJ resmi menyampaikan 33 poin keberatan kepada Presiden dan DPR atas Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani 19 Februari 2026.

Perjanjian ini dinilai bukan kesepakatan yang setara. ART berpotensi membatasi ruang kebijakan nasional, melemahkan kedaulatan ekonomi, dan bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dari pengelolaan mineral kritis dan energi, pembatasan kebijakan impor, pajak digital Big Tech, hingga perlindungan industri nasional, ART dinilai mengunci Indonesia dalam kepentingan dagang AS.

Oleh karena itu DPR seharusnya menjalankan mandat konstitusi secara kritis, bukan sekadar menyetujui kesepakatan yang berdampak pada lebih dari 280 juta rakyat Indonesia.

Baca lengkapnya di website kami.

17/02/2026

Imlek bukan sekadar perayaan tahun baru, tetapi momentum refleksi tentang keadilan, keseimbangan, dan harapan baru. Di tengah ketimpangan ekonomi global dan sistem perdagangan yang masih timpang, semangat pembaruan harus kita maknai sebagai komitmen untuk mendorong kebijakan yang lebih adil, berpihak pada rakyat, serta menghormati keberagaman. Indonesia for Global Justice mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga tahun ini membawa keberanian untuk memperjuangkan keadilan sosial dan solidaritas.

Gong Xi Fa Cai!