Indonesia For Global Justice

17/08/2026

81 tahun merdeka. Tapi, apa yang berubah dalam setahun terakhir?

Utang bertambah, deforestasi melonjak, anggaran dipangkas, investasi terus dibuka, sementara jutaan rakyat masih mencari pekerjaan.

Kemerdekaan tak cukup dirayakan. Ia harus terus dikawal.
Sebab Indonesia yang lebih adil dan berdaulat bukan hadiah. Ia harus diperjuangkan.

Harapan untuk Indonesia yang lebih baik tidak pernah putus.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

30/07/2026

Indonesia for Global Justice (IGJ) mengucapkan selamat kepada Fikerman Saragih atas terpilihnya sebagai Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Amanah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat perjuangan kolektif bersama dalam melindungi hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir, serta mendorong tata kelola sumber daya kelautan yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan.

Semoga kepemimpinan baru ini semakin memperkuat sinergi dan perjuangan bersama.

01/07/2026

Koalisi Gugat ART melaporkan dugaan konflik kepentingan Menko Perekonomian RI - Airlangga Hartarto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koalisi menduga bahwa konflik kepentingan oleh Airlangga Hartarto dalam perjanjian ART AS-Indonesia ini berasal dari kepemilikan saham Airlangga dan atau keluarganya di PT. GBI yang kemudian menandatangani MoU dengan Perusahaan Amerika Serikat pasca tanda tangan Perjanjian Dagang AS-Indonesia dilakukan.

Lantas, yang jadi pertanyaan kemudian adalah apakah perjanjian dagang AS-Indonesia ini "Agenda Negara (Rakyat)" atau justru "Agenda Keluarga", karenanya implementasinya cenderung dipaksakan oleh Pemerintah Indonesia, dan ternyata ada dugaan kepentingan sejumlah elit tertentu dalam Perjanjian Dagang ini.

Koalisi juga meminta kepada KPK agar mengawasi perjanjian-perjanjian dagang yang berdampak luas bagi masyarkat Indonesia, karena diduga sarat bagi pintu masuk bagi kepentingan elit pejabat tertentu di Indonesia.

08/06/2026

Indonesia for Global Justice (IGJ) hadir dan berpartisipasi aktif dalam Pertemuan DRAPAC 2026 di Manila, Philippina (8-10 Juni 2026).

Pertemuan ini dihadiri oleh ratusan NGO, Think-Thank, CSO, maupun kelompok gerakan lainnya di tingkat regional, untuk membahas mengenai isu hak-hak digital, perlindungan data, AI, hingga perjanjian dagang dan korelasinya dengan digitalisasi.

IGJ hadir dalam pertemuan ini untuk mewarnai dalam menyampaikan isu digital dan perdagangan sekaligus menyampaikan kajian IGJ terkait moratorium e-commerce, ART Indonesia-AS, pajak digital, dan perlindungan data pribadi.

Selengkapnya dapat kunjungi website kami www.igj.or.id.

01/05/2026

Hari Buruh bukan sekadar seremoni.

Ini tentang perjuangan yang belum selesai, tentang upah layak, kondisi kerja yang adil, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada pekerja.

Di tengah arus globalisasi dan tekanan ekonomi, buruh masih berada di garis paling rentan. Hak-hak mereka kerap dinegosiasikan, bahkan dikorbankan.

Selamat Memperingati Hari Buruh, Mari wujudkan keadilan bagi para pekerja!

21/04/2026

Perempuan masih menghadapi ketimpangan dari akses yang tidak setara hingga dampak kebijakan yang kerap mengabaikan perspektif mereka.

Hari ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kebijakan yang adil harus memastikan perempuan terlibat dan setara.

02/04/2026

IGJ on Media✍🏻

IGJ mengingatkan, "agenda reformasi World Trade Organization dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-14 WTO menyimpan ancaman serius bagi negara berkembang"

Dorongan Amerika Serikat dan Uni Eropa berpotensi menggerogoti prinsip Special & Differential Treatment (S&DT) sebagai ruang penting untuk melindungi negara berkembang.

Di tengah krisis sistem perdagangan global, reformasi ini justru berisiko mempersempit ruang kebijakan dan memperkuat dominasi negara maju.

Indonesia harus waspada. Ini bukan sekadar reformasi, tapi ancaman terhadap keadilan perdagangan.

Selengkapnya,

Indonesia perlu mewaspadai agenda AS dan Uni Eropa dalam pembahasan reformasi WTO. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang tengah digerogoti.

02/04/2026

IGJ on Media✍🏻

Direktur Eksekutif IGJ, Rahmat Maulana Sidik menegaskan, kegagalan Konferensi Tingkat Menteri ke-14 WTO bukan sekadar kebuntuan, tetapi cerminan ketimpangan sistem perdagangan global yang terus meminggirkan negara berkembang.

Dominasi negara maju, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, membuat agenda pembangunan, Kedaulatan pangan, hingga kedaulatan kebijakan semakin terabaikan.

Moratorium bea masuk atas transmisi elektronik pun kembali didorong. kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan Big Tech, sekaligus menggerus ruang fiskal dan kedaulatan digital negara Global South.

Selengkapnya,
https://www.kabarbursa.com/makro/ktt-wto-negara-berkembang-kembali-tersingkir-di-tengah-dominasi-negara-maju

20/03/2026

Selamat Hari Raya Idul Fitri 🌙

Taqabbalallahu minna wa minkum.
Mohon maaf lahir dan batin.

Semoga semangat kebersamaan dan keadilan terus kita jaga bersama.